headerphoto

DRAF PERKAP TATA CARA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Rabu, 5 Oktober 2011 19:51:09 - oleh : admin
DRAF PERKAP TATA CARA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA


 


NOMOR          TAHUN  2010


 


TENTANG


 


 


TATA CARA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK


DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA


 


 


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


 


 


KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,


 


 


 
























Menimbang



:



a.     bahwa dalam era reformasi, setiap warga negara memiliki hak untuk mencari, memperoleh, menggunakan, dan menyebarluaskan  informasi
yang akurat secara mudah dan cepat, sehingga memerlukan kesiapan dari
Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk memberikan pelayanan
informasi publik;


 


b.     bahwa
dalam rangka memberikan pelayanan informasi publik, Kepolisian Negara
Republik Indonesia melalui fungsi hubungan masyarakat, memerlukan
standar/prosedur pengelolaan guna menjamin pelayanan informasi publik
yang transparan dan akuntabel;


 


c.      bahwa
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b,
perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kepolisian
Negara Republik Indonesia;


 



Mengingat



:



1.     Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang  Kepolisian    Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik  Indonesia  Tahun  2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);


 


2.     Undang-Undang   Nomor  14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara  Republik  Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);


 


3.     Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;


 


 


MEMUTUSKAN….



 


MEMUTUSKAN:


 



Menetapkan



:



PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG  TATA CARA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.



 


BAB I


 


KETENTUAN UMUM


 


Pasal 1


Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:


1.         Kepolisian
Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat
negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban
masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman
dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan
dalam negeri.


2.         Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca, yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun non elektronik.


3.         Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya sesuai
dengan peraturan perundang-undangan serta informasi lain yang berkaitan
dengan kepentingan publik
.


4.         Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PID adalah pusat penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi badan publik.


5.         Pejabat  Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi badan publik.


6.         Pejabat pengemban PID adalah pejabat yang melaksanakan tugas-tugas PPID.


7.         Ex-officio adalah tugas yang dilaksanakan melekat karena jabatan yang diemban.


 


Pasal 2


 


Tujuan dari peraturan ini yaitu mewujudkan pengintegrasian peranan pengemban fungsi Humas Polri, PPID Mabes Polri dan satuan  kewilayahan dalam memberikan dan/atau menerima informasi yang diperlukan guna mewujudkan komunikasi dua arah yang harmonis, baik antara pengemban fungsi Humas Polri, PPID Mabes Polri dan satuan kewilayahan maupun dengan pihak yang berkepentingan.


Pasal 3 ……


Pasal 3


 


Prinsip-prinsip dalam peraturan ini, meliputi:


a.         mudah,
cepat, cermat dan akurat, yaitu setiap kegiatan dalam pemberian
pelayanan informasi publik harus dilaksanakan tepat waktu, disajikan
dengan lengkap, dikoreksi sesuai kebutuhan, dan mudah diakses;


b.         transparansi, yaitu dalam pemberian pelayanan informasi publik harus dilaksanakan secara jelas dan terbuka;


c.         akuntabel, yaitu setiap kegiatan dalam pemberian pelayanan informasi publik harus dapat dipertanggungjawabkan; dan


d.         proporsionalitas,
yaitu setiap kegiatan dalam pemberian pelayanan informasi publik harus
memperhatikan keseimbangan antara hak dan kewajiban.


 


BAB II


 


KRITERIA INFORMASI PUBLIK


 


Pasal 4


 


Informasi
publik di lingkungan Polri merupakan informasi yang dihasilkan,
disimpan, dikelola, dikirim, atau diterima, yang berkaitan dengan
kegiatan Polri.


 


Pasal 5


 


Informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, berdasarkan kriterianya terdiri dari:


a.         informasi yang dikecualikan untuk dipublikasikan;


b.         informasi yang bukan dikecualikan;


c.         informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;


d.         informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan


e.         informasi yang wajib disampaikan secara berkala.


 


Pasal 6


 


Informasi yang dikecualikan untuk dipublikasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi informasi yang dapat:


a.         menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;


b.         mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;


c. mengungkapkan …..


c.         mengungkapkan
data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan
pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional
;


d.         membahayakan keselamatan dan kehidupan penyidik dan/atau keluarganya; dan


e.         membahayakan keamanan peralatan, sarana dan/atau prasarana penyidik Polri.


 


Pasal 7


 


Informasi yang dikecualikan untuk dipublikasikan yang berkaitan dengan menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a antara lain:


a.         laporan informasi yang berkaitan dengan tindak pidana baik dari masyarakat maupun petugas Polri;


b.         identitas saksi, barang bukti, dan tersangka;


c.         modus operandi tindak pidana;


d.         motif dilakukan tindak pidana;


e.         jaringan pelaku tindak pidana;


f.          turunan berita acara pemeriksaan tersangka; dan


g.         isi berkas perkara.


 


Pasal 8


 


Informasi yang dikecualikan untuk dipublikasikan yang berkaitan dengan pengungkapan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi:


a.         seseorang (informan) dalam pembinaan penyelidik dan/atau penyidik diketahui oleh atasan penyidik; dan


b.         pelapor, saksi, korban wajib dilindungi baik perlindungan keamanannya maupun hukum.


 


Pasal 9


 


Informasi yang dikecualikan untuk dipublikasikan yang berkaitan dengan mengungkap data
intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan
pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, meliputi:



kirim ke teman | versi cetak | Versi PDF

Berita "Berita Terbaru" Lainnya

Login


Username
Password

Register
Forgot Password

Polling

Bagaimana menurut anda kinerja Polri?

 

Pesan Singkat

Support

zulkarnain
Status YM
Lutfi
Status YM

Tags

assessement center polri., assessment center polri., bunuh aku, dewan pers, draf pid, ekonomi rakyat dan ketahanan pangan, eksekusi jaminan fidusia, etos kerja petani dan nelayan mencapai ketahanan pangan, geopolitik indonesia dan wawasan nusantara, geostrategi dan ketahanan nasional, goes sepeda polri, grans strategi polri, hukum dan pembangunan nasional, idiologi dan uud 1945, interpol dan aseanapol, kamus kompetensi assessment center polri., kejahatan korea, kekuatan doa, kempemimpinan nasional, kepemimpinan kontemporer dan ketahanan pangan., kepemimpinan rahmatan lil alamin di lingkungan polri dan ketahanan pangan, kepemimpinan rahmatan lil alamin di lingkungan polri., kepemimpinan rahmatan lil alamin., kepemimpinan visioner dan ketahanan pangan, kesiapan indonesia dibidang ekonomi hadapi asean comunity 2015, ketahanan nasional dan ketahanan pangan, ketahanan pangan., kewaspadaan nasional, kewaspadaan nasional dan ketahanan pangan, konsep perubahan uu polri versi kompolnas, kontribusi teknologi dalam zoning wilayah, kumpulan pantun sekolah, ledakan penduduk dan kewaspadaan nasional., manajemen penyidikan, melindungi pekerja migrant di luar negeri, nilai-nilai pancasila dan ketahanan pangan., operasi kepolisian, paparan bhd sertijab, paparan densus tentang teroris, pelatihan divhumas polri, pembangunan wilayah perbatasan dan ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat petani., pemberdayaan sumberdaya pertanian, penegakan hukum nasional, penegakan supremasi hukum, pengadaan barang/ jasa secara elektronik., pengawasan penyidikan, pengelolaan barang bukti, penyadapan dan pemantauan, peraturan kapolri, perberdayaan sumberdaya kehutanan., perkap 4 tahun 2010, perkap nomor 1 tahun 2010, perkap nomor 2 tahun 2010, perkap nomor 3 tahun 2010, piak di polri, polisi dharfur, quran, rancangan perkap pid, rancangan renstra polri 2015-2019, rezim anti pencucian uang, rezim anti pencucian uang dan pendanaan terorisme, sertijab kapolri, sinergitas aparat pemerintah dan masyarakat, sinergitas tni dan polri bersama badan ketahanan pangan., sistem jaminan sosial nasional dan ketahanan pangan, sistem manajeman nasional dan kemandirian bangsa., sistem manajemen nasional dan ketahanan nasional., sistem mananjemen nasional, strategi penegakan hukum, strategi pengambangan ilpengtek, struktur pid, supremasi hukum dan sukses pemilu 2014, transportasi dan ketahanan pangan., tunjangan kinerja di lingkungan polri, visi misi polri, wasantara dan ketahanan pangan., wawasan nusantara dan ketahanan pangan., zoning wilayah dan ketahanan pangan

Statistik Situs

Visitors :230563 Org
Hits : 533756 hits
Month : 792 Users
Today : 61 Users
Online : 1 Users