headerphoto

Rancangan Peraturan Kapolri tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Polri

Rabu, 5 Oktober 2011 19:47:21 - oleh : admin
Rancangan Peraturan Kapolri tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Polri

Dibawah ini kami coba kemukakan sebuah rancangan Peraturan Kapolri tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Polri yang sudah merupakan hasil diskusi dalam sebuah workshop Polri maupun proses harmonisasi oleh Divisi Hukum Polri. Perkap ini sesungguhnya sebagai upaya untuk membuka ruang transparansi di lingkungan Polri.

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

 

 

NOMOR          TAHUN 2009

 

TENTANG

 

 

TATA CARA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

 

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

 

 

Menimbang
   

:
   

a.       bahwa di era reformasi, setiap warga negara memiliki hak untuk mencari,  memperoleh, menggunakan, dan menyebarluaskan  informasi yang akurat secara mudah dan cepat, sehingga memerlukan kesiapan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk memberikan pelayanan informasi publik;

 

b.       bahwa dalam rangka memberikan pelayanan informasi publik, Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui fungsi hubungan masyarakat, memerlukan standar/prosedur pengelolaan guna menjamin pelayanan informasi publik yang transparan dan akuntabel;

 

c.        bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

 

Mengingat
   

:
   

1.        Undang-Undang   Nomor  2  Tahun  2002   tentang    Kepolisian    Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

 

2.        Undang-Undang   Nomor  14  Tahun  2008   tentang    Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara  Republik  Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

 

3.        Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;

 

MEMUTUSKAN …..

 

 

MEMUTUSKAN:

 

Menetapkan
   

:
   

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG  TATA CARA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

 

BAB I

 

KETENTUAN UMUM

 

Pasal 1

 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

 

1.      Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

 

2.      Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca, yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun non elektronik.

 

3.      Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan/atau penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

 

4.      Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggungjawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi dibadan publik.

 

Pasal 2

 

Tujuan dari peraturan ini untuk mengintegrasikan peranan pengemban fungsi Humas Polri, PPID Mabes Polri dan di satuan  kewilayahan dalam memberikan dan/atau menerima informasi yang diperlukan guna mewujudkan komunikasi dua arah yang harmonis, baik antara pengemban fungsi Humas Polri, PPID Mabes Polri dan satuan kewilayahan maupun dengan pihak yang berkepentingan.

 

Pasal 3

 

Prinsip-prinsip dalam peraturan ini, meliputi:

 

a.             mudah, cepat, cermat dan akurat, yaitu setiap kegiatan dalam pemberian pelayanan informasi publik harus dilaksanakan tepat waktu, disajikan dengan lengkap, dikoreksi sesuai kebutuhan, dan mudah diakses;

 

b. transparansi …..

b.             transparansi, yaitu dalam pemberian pelayanan informasi publik harus dilaksanakan secara jelas dan terbuka;

c.             akuntabel, yaitu setiap kegiatan dalam pemberian pelayanan informasi publik harus dapat dipertanggungjawabkan; dan

d.             proporsionalitas, yaitu setiap kegiatan dalam pemberian pelayanan informasi publik harus memperhatikan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

 

BAB II

 

KRITERIA INFORMASI PUBLIK

 

Pasal 4

 

Informasi publik di lingkungan Polri merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, atau diterima, yang berkaitan dengan kegiatan Polri.

 

Pasal 5

 

Informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, berdasarkan kriterianya terbagi menjadi:

a.             informasi yang dikecualikan untuk dipublikasikan;

b.             informasi yang bukan dikecualikan;

c.             informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;

d.             informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan

e.             informasi yang wajib disampaikan secara berkala.

 

Pasal 6

 

Informasi yang dikecualikan untuk dipublikasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a berkaitan dengan:

a.             menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;

b.             mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;

c.             mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;

d.             membahayakan keselamatan dan kehidupan  penyidik dan/atau keluarganya; dan

e.             membahayakan keamanan peralatan, sarana dan/atau prasarana penyidik Polri.

 

 

Pasal 7 …..

 

Pasal 7

 

Informasi yang dikecualikan untuk dipublikasikan yang berkaitan dengan menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a antara lain:

a.             laporan informasi yang berkaitan dengan tindak pidana baik dari masyarakat maupun petugas Polri;

b.             identitas saksi, barang bukti dan tersangka;

c.             modus operandi tindak pidana;

d.             motif dilakukan tindak pidana;

e.             jaringan pelaku tindak pidana;

f.              isi hasil berita acara pemeriksaan; dan

kirim ke teman | versi cetak | Versi PDF

Berita "Artikel" Lainnya

Login


Username
Password

Register
Forgot Password

Polling

Bagaimana menurut anda kinerja Polri?

 

Pesan Singkat

Support

zulkarnain
Status YM
Lutfi
Status YM

Tags

assessement center polri., assessment center polri., bunuh aku, dewan pers, draf pid, ekonomi rakyat dan ketahanan pangan, eksekusi jaminan fidusia, etos kerja petani dan nelayan mencapai ketahanan pangan, geopolitik indonesia dan wawasan nusantara, geostrategi dan ketahanan nasional, goes sepeda polri, grans strategi polri, hukum dan pembangunan nasional, idiologi dan uud 1945, interpol dan aseanapol, kamus kompetensi assessment center polri., kejahatan korea, kekuatan doa, kempemimpinan nasional, kepemimpinan kontemporer dan ketahanan pangan., kepemimpinan rahmatan lil alamin di lingkungan polri dan ketahanan pangan, kepemimpinan rahmatan lil alamin di lingkungan polri., kepemimpinan rahmatan lil alamin., kepemimpinan visioner dan ketahanan pangan, kesiapan indonesia dibidang ekonomi hadapi asean comunity 2015, ketahanan nasional dan ketahanan pangan, ketahanan pangan., kewaspadaan nasional, kewaspadaan nasional dan ketahanan pangan, konsep perubahan uu polri versi kompolnas, kontribusi teknologi dalam zoning wilayah, kumpulan pantun sekolah, ledakan penduduk dan kewaspadaan nasional., manajemen penyidikan, melindungi pekerja migrant di luar negeri, nilai-nilai pancasila dan ketahanan pangan., operasi kepolisian, paparan bhd sertijab, paparan densus tentang teroris, pelatihan divhumas polri, pembangunan wilayah perbatasan dan ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat petani., pemberdayaan sumberdaya pertanian, penegakan hukum nasional, penegakan supremasi hukum, pengadaan barang/ jasa secara elektronik., pengawasan penyidikan, pengelolaan barang bukti, penyadapan dan pemantauan, peraturan kapolri, perberdayaan sumberdaya kehutanan., perkap 4 tahun 2010, perkap nomor 1 tahun 2010, perkap nomor 2 tahun 2010, perkap nomor 3 tahun 2010, piak di polri, polisi dharfur, quran, rancangan perkap pid, rancangan renstra polri 2015-2019, rezim anti pencucian uang, rezim anti pencucian uang dan pendanaan terorisme, sertijab kapolri, sinergitas aparat pemerintah dan masyarakat, sinergitas tni dan polri bersama badan ketahanan pangan., sistem jaminan sosial nasional dan ketahanan pangan, sistem manajeman nasional dan kemandirian bangsa., sistem manajemen nasional dan ketahanan nasional., sistem mananjemen nasional, strategi penegakan hukum, strategi pengambangan ilpengtek, struktur pid, supremasi hukum dan sukses pemilu 2014, transportasi dan ketahanan pangan., tunjangan kinerja di lingkungan polri, visi misi polri, wasantara dan ketahanan pangan., wawasan nusantara dan ketahanan pangan., zoning wilayah dan ketahanan pangan

Statistik Situs

Visitors :241037 Org
Hits : 560072 hits
Month : 982 Users
Today : 60 Users
Online : 3 Users