headerphoto

Konsep Nota Kesepahaman Bersama Dewan Pers dan Polri

Rabu, 5 Oktober 2011 19:46:51 - oleh : admin
Konsep Nota Kesepahaman Bersama Dewan Pers dan Polri

Di bawah ini kami tuliskan sebuah konsep MOU antara Polri dan Dewan Pers. Konsep ini tentu awalnya pemikiran dari Kadiv Humas Polri Irjend. Pol. Drs. Edward Aritonang, MM dalam road map kinerja beliau di Humas Polri. Saya secara pribadi sangat setuju pemikiran beliau tentang penggunaan konsep ADR dalam menangani berbagai persoalan yang sebenarnya Polri bisa menggunakan komponen bangsa lainnya seperti Dewan Pers dalam menghadapi atau menyikapi persoalan-persoalan pekerjaan yang bersinggungan dengan Pers. Konsep ini sekedar pemikiran untuk bahan diskusi, bukalah sesuatu yang tidak bisa ditawar atau mungkin ditiadakan. Saya paham di lingkungan polisi yang cenderung beraliran hukum positifisme sangat tidak ingin penggunaan cara-cara perpolisian masyarakat seperti ini.

Kami sangat senang jika pembaca memberikan komentar dan masukan untuk kebaikannya atau jika perlu mungkin berkomentar MOU semacam ini tidak diperlukan.

NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA

DEWAN PERS INDONESIA

DAN

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

 

Nomor Dewan Pers :    /DP/II/2010

NO. POL.        :  B/           /II/2010

 

TENTANG

PENEGAKAN HUKUM (PIDANA) YANG BERKAITAN DENGAN PERS

DAN PERLINDUNGAN KEMERDEKAAN PERS

 

 

Pada hari ini, Selasa,   Februari 2010 bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

 

    Prof. Dr. ICHLASUL AMAL, MA selaku Ketua Dewan Pers Indonesia dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Pers Indonesia berkedudukan di Gedung Dewan Pers Lantai 7 Jalan Kebon Sirih 32-34, Jakarta Pusat 10110 selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

 

    JENDERAL POLISI Drs. H. BAMBANG HENDARSO DANURI, MM selaku  Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepolisian Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Tronojoyo Nomor 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

 

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

 

a.           Bahwa PIHAK PERTAMA adalah lembaga Independen yang berfungsi mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional serta  memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers.

 

b.            Bahwa PIHAK KEDUA adalah instansi yang bertanggungjawab dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat serta melindungi kepentingan nasional.

 

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan:

 

1.      Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3208);

2.      Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

3.      Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);

4.      Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

5.      Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);

6.      Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5060);

7.      Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;

8.      Surat edaran Mahkamah Agung R.I (SEMA) Nomor : 13 tahun 2008 tanggal 30 Desember 2008 tentang perlunya keterangan saksi ahli dari Dewan Pers terhadap penanganan tindak pidana yang berkaitan dengan pemberitaan pers termasuk surat pembaca;

9.      Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 7/M Tahun 2007 tentang Penetapan Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pers Indonesia untuk Masa Jabatan Tahun 2007 – 2010; (Jika MOU ini ditanda tangani oleh keanggotaan Dewan Pers 2010-2013 maka Keputusan Presiden ini diganti).

10.  Surat Keputusan Kapolri No. : Skep/737/X/2005 tanggal 13 Oktober 2005 yang sudah diperbaharui dengan Peraturan Kapolri No. : 7 tahun 2008 tentang Strategi dan Filosofi Perpolisian Masyarakat;

11.  Peraturan  Dewan Pers Nomor : 6/Peraturan-DP/V/2008 tanggal 12 Mei 2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor : 03/SK-DP/III2006 tentang Kode Etik Jurnalistik;

12.  Peraturan Dewan Pers Nomor : 10/Peraturan-DP/X/2009 tanggal 26 Oktober 2009 tentang Keterangan Ahli Dewan Pers;

13.  Rekomendasi dari hasil Diskusi ilmiah dengan tema “Penerapan Pasal Pencemaran Nama Baik Terhadap Pers” pada tanggal 21 Januari 2010 di Dewan Pers yang mengemukakan perlunya nota kesepahaman bersama antara Dewan Pers dan Polri dalam penegakan hukum pidana yang berkaitan dengan pers dan perlindungan kemerdekaan pers.

 

 

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana yang dimaksud di atas, PARA PIHAK bersepakat untuk bekerjasama dalam penegakan hukum tindak pidana yang berkaitan dengan pers dalam rangka perlindungan terhadap kemerdekaan pers, dengan ketentuan sebagai berikut:

 

 
BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

(1)   Maksud dari Nota Kesepahaman Bersama ini adalah untuk menegakkan hukum pidana yang berkaitan dengan pers dan perlindungan terhadap kemerdekaan pers.

(2)   Tujuan dari Nota Kesepahaman Bersama ini adalah untuk melaksanakan koordinasi dan kerjasama yang efektif antara PARA PIHAK dalam penegakan hukum pidana yang berkaitan dengan pers dalam rangka perlindungan kemerdekaan pers.

 
BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini meliputi:

a.       Penyelesaian kasus tindak pidana akibat pemberitaan pers;

b.      Pemberian bantuan Dewan Pers kepada Polri untuk menjadi saksi ahli;

c.       Melakukan sosialisasi bersama.

 
BAB III

PELAKSANAAN
 
Bagian Pertama
Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Akibat Pemberitaan Pers

Pasal 3

(1)   PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat bahwa pada prinsifnya apabila telah terjadi suatu tindak pidana yang berkaitan dengan pemberitaan pers penyelesaiannya mendahulukan Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers dengan tidak mengesampingkan peraturan perundang-undangan lainnya.

(2)   PIHAK KEDUA apabila menerima laporan dan atau pengaduan tindak pidana dari masyarakat yang berkaitan dengan pemberitaan pers dan surat pembaca dalam proses penyelidikan (wajib) berkonsultasi dengan PIHAK KEDUA baik secara lisan dan maupun tertulis.

(3)   PIHAK PERTAMA (wajib) membantu PIHAK KEDUA dalam hal apabila PIHAK PERTAMA menerima pengaduan dan atau laporan dari masyarakat telah terjadinya tindak pidana yang berkaitan dengan pemberitaan pers termasuk surat pembaca untuk melakukan pengkajian apakah laporan tersebut hanya sebagai tindakan yang melanggar etika perofesi jurnalis atau diluar etika profesi jurnalis.

(4)   PIHAK PERTAMA (wajib) memberikan pendapatnya secara tertulis kepada PIHAK KEDUA apakah suatu laporan dan atau pengaduan masyarakat tersebut sebagai tindakan yang sekedar melanggar etika profesi jurnalis atau diluar etika jurnalis.

(5)   PIHAK PERTAMA (wajib) menyelesaikan melalui sidang kode etik profesi dan tahapan-tahapannya sesuai ketentuan yang telah disepakati oleh PIHAK PERTAMA apabila laporan dan atau pengaduan masyarakat tersebut sebagai perbuatan pelanggaran etika profesi jurnalistik, untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA meneruskan kepada pihak kedua sebagai dasar pertanggungjawaban hukum.

(6)   PIHAK KEDUA (wajib) menerima pendapat dari PIHAK PERTAMA, dan apabila perbuatan tersebut tindak pidana PIHAK KEDUA wajib melakukan tindakan penyidikan untuk penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 
Bagian Kedua

Pemberian Bantuan Dewan Pers Kepada Polri Untuk Menjadi Saksi Ahli

Pasal 4

(1)   PIHAK PERTAMA sesuai dengan tugas dan kewenangannya wajib membantu PIHAK KEDUA secara teknis dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan terjadinya tindak pidana yang berkaitan dengan pers termasuk surat pembaca

(2)   Bantuan teknis yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a.       Pemberian keterangan ahli baik secara perbal lisan dan atau tertulis terhadap tindak pidana yang diterima oleh pihak kedua dari masyarakat tentang telah terjadinya tindak pidana yang berkaitan dengan pers termasuk surat pembaca.

b.      Membantu menghadirkan saksi dan ahli.
 
Bagian Ketiga
Sosialisasi

Pasal  5

(1)   Untuk memperluas pengertian dan pemahaman pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama di Bidang penegakan hukum yang berkaitan dengan Pers dan perlindungan kemerdekaan pers ini, diperlukan sosialisasi secara bersama-sama oleh PARA PIHAK dengan mengedepankan fungsi PIHAK PERTAMA.

(2)   Sosialisasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan kepada masyarakat dan insan pers.

 
BAB IV
PEMBIAYAAN
Pasal 6

Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK secara proporsional.
 
 
BAB V

KETENTUAN LAIN

 
Bagian Pertama

Jangka Waktu

 

Pasal 7

(1)   Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan  evaluasi setiap tahun sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

(2)   Apabila Nota Kesepahaman Bersama ini diperpanjang, maka atas persetujuan PARA PIHAK dilakukan koordinasi atas rancangan perpanjangan Nota Kesepahaman ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

(3)   Nota Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan ketentuan pihak yang mengakhiri Nota Kesepahaman wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum keinginan diakhirnya Nota Kesepahaman ini.

 

Bagian Kedua

Penyelesaian Perbedaan Pendapat

Pasal 8

Dalam melaksanakan Nota Kesepahaman Bersama ini, PARA PIHAK senantiasa berupaya memelihara hubungan baik dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Bagian  Ketiga

Perubahan (Addendum)

Pasal 9

(1)   Setiap perubahan peraturan/kebijaksanaan PARA PIHAK yang menyangkut isi Nota Kesepahaman Bersama ini, termasuk pembatalan, akan diadakan musyawarah untuk mufakat antara PARA PIHAK dalam suasana kekeluargaan dan tidak saling merugikan PARA PIHAK.

(2)   Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama, akan diatur kemudian dalam kesepahaman tambahan (addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.


BAB VI

PENUTUP

Pasal 10

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditanda tangani di Jakarta pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal  Perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli untuk dipegang oleh masing-masing pihak dengan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

 
PIHAK PERTAMA
KETUA DEWAN PERS
   
PIHAK KEDUA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA R.I

 

 

 

 

PROF. DR. ICHLASUL AMAL, MA
   

 

 

 

 

Drs. H. BAMBANG HENDARSO DANURI, MM

JENDERAL POLISI

kirim ke teman | versi cetak | Versi PDF

Berita "Artikel" Lainnya

Login


Username
Password

Register
Forgot Password

Polling

Bagaimana menurut anda kinerja Polri?

 

Pesan Singkat

Support

zulkarnain
Status YM
Lutfi
Status YM

Tags

assessement center polri., assessment center polri., bunuh aku, dewan pers, draf pid, ekonomi rakyat dan ketahanan pangan, eksekusi jaminan fidusia, etos kerja petani dan nelayan mencapai ketahanan pangan, geopolitik indonesia dan wawasan nusantara, geostrategi dan ketahanan nasional, goes sepeda polri, grans strategi polri, hukum dan pembangunan nasional, idiologi dan uud 1945, interpol dan aseanapol, kamus kompetensi assessment center polri., kejahatan korea, kekuatan doa, kempemimpinan nasional, kepemimpinan kontemporer dan ketahanan pangan., kepemimpinan rahmatan lil alamin di lingkungan polri dan ketahanan pangan, kepemimpinan rahmatan lil alamin di lingkungan polri., kepemimpinan rahmatan lil alamin., kepemimpinan visioner dan ketahanan pangan, kesiapan indonesia dibidang ekonomi hadapi asean comunity 2015, ketahanan nasional dan ketahanan pangan, ketahanan pangan., kewaspadaan nasional, kewaspadaan nasional dan ketahanan pangan, konsep perubahan uu polri versi kompolnas, kontribusi teknologi dalam zoning wilayah, kumpulan pantun sekolah, ledakan penduduk dan kewaspadaan nasional., manajemen penyidikan, melindungi pekerja migrant di luar negeri, nilai-nilai pancasila dan ketahanan pangan., operasi kepolisian, paparan bhd sertijab, paparan densus tentang teroris, pelatihan divhumas polri, pembangunan wilayah perbatasan dan ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat petani., pemberdayaan sumberdaya pertanian, penegakan hukum nasional, penegakan supremasi hukum, pengadaan barang/ jasa secara elektronik., pengawasan penyidikan, pengelolaan barang bukti, penyadapan dan pemantauan, peraturan kapolri, perberdayaan sumberdaya kehutanan., perkap 4 tahun 2010, perkap nomor 1 tahun 2010, perkap nomor 2 tahun 2010, perkap nomor 3 tahun 2010, piak di polri, polisi dharfur, quran, rancangan perkap pid, rancangan renstra polri 2015-2019, rezim anti pencucian uang, rezim anti pencucian uang dan pendanaan terorisme, sertijab kapolri, sinergitas aparat pemerintah dan masyarakat, sinergitas tni dan polri bersama badan ketahanan pangan., sistem jaminan sosial nasional dan ketahanan pangan, sistem manajeman nasional dan kemandirian bangsa., sistem manajemen nasional dan ketahanan nasional., sistem mananjemen nasional, strategi penegakan hukum, strategi pengambangan ilpengtek, struktur pid, supremasi hukum dan sukses pemilu 2014, transportasi dan ketahanan pangan., tunjangan kinerja di lingkungan polri, visi misi polri, wasantara dan ketahanan pangan., wawasan nusantara dan ketahanan pangan., zoning wilayah dan ketahanan pangan

Statistik Situs

Visitors :239382 Org
Hits : 556763 hits
Month : 927 Users
Today : 27 Users
Online : 1 Users