headerphoto

PERKAP TATA CARA PENYADAPAN PADA PUSAT PEMANTAUAN

Rabu, 5 Oktober 2011 19:46:13 - oleh : admin

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA


 


NOMOR    5       TAHUN    2010


 


TENTANG


 


TATA CARA PENYADAPAN  PADA PUSAT PEMANTAUAN


KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA


 


 


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


 


KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,


 


 





















Menimbang :



a.  bahwa
kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang telekomunikasi telah
berkembang sedemikian pesat, seiring dengan itu telah berkembang pula
modus operandi kejahatan yang memanfaatkan telekomunikasi elektronik;


b.     bahwa
berdasarkan peraturan perundang-undangan mengizinkan Kepolisian Negara
Republik Indonesia untuk melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan
dengan cara melakukan penyadapan terhadap komunikasi dari orang-orang
yang dicurigai akan, sedang, maupun telah melakukan suatu tindak pidana;


 


c.     bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Tata Cara Penyadapan pada Pusat Pemantauan Kepolisian Negara Republik Indonesia;


  



Mengingat   :


 



1.    Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);


 


2.    Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.


 



MEMUTUSKAN:


 



Menetapkan:


 



PERATURAN
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA
PENYADAPAN PADA PUSAT PEMANTAUAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA



 


 


 


BAB I …..


 


BAB I


 


KETENTUAN UMUM


 


Pasal 1


 


Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:


 


1.             Kepolisian
Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat
Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban
masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman,
dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan
dalam negeri.


 


2.             Pemantauan
adalah serangkaian kegiatan berupa mendengar, mencatat, dan
menganalisis isi percakapan maupun transaksi data yang dilakukan oleh
seseorang yang sedang diamati melalui alat komunikasi elektronik yang
digunakannya, serta memberi saran kepada penyidik agar dapatnya
dilakukan strategi penyidikan yang efektif dan efisien.


 


3.             Operasi
Penyadapan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan penyadapan
terhadap alat komunikasi elektronik, yang bermula dari adanya
permintaan aparat penegak hukum untuk dilaksanakannya penyadapan, sampai
dengan berakhirnya operasi penyadapan yang ditandai dengan pernyataan
aparat penegak hukum dan atau habisnya masa periode penyadapan yang
telah diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.


 


4.             Pusat Pemantauan (monitoring centre) Polri adalah fasilitas monitoring Polri yang dijadikan tujuan transmisi/pengiriman hasil dari penyadapan
terhadap pembicaraan/telekomunikasi pihak tertentu yang menjadi subjek
penyadapan.


 


5.             Provisioning adalah proses yang mengawali dimulainya operasi penyadapan berupa pemeriksaan kata sandi (password)
antara Pusat Pemantauan Polri dengan penyedia jasa telekomunikasi yang
dilaksanakan secara elektronik dari lokasi Pusat Pemantauan Polri.


 


Pasal 2


 


Prinsip-prinsip dalam peraturan ini peraturan ini meliputi:


 


a.                  perlindungan
hak asasi manusia, yaitu penyadapan dilaksanakan dengan memperhatikan
hak asasi manusia berdasarkan Prosedur Pengoperasian Standar;


 


b.                  legalitas, yaitu tindakan penyadapan yang dilakukan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;


 


c.                   kepastian hukum, yaitu kegiatan penyadapan yang dilakukan semata-mata untuk menjamin tegaknya hukum dan keadilan;


 


d.                  perlindungan
konsumen, yaitu kepentingan konsumen pengguna jasa telekomunikasi tidak
terganggu akibat adanya kegiatan penyadapan;


 


 


e. partisipasi …..


e.                  partisipasi,  yaitu
turut sertanya menteri yang membidangi urusan telekomunikasi dan
informatika, Penyedia Jasa dan Penyedia Jaringan Telekomunikasi dalam
bentuk operasi penyadapan; dan


 


f.                    kerahasiaan, yaitu penyadapan bersifat rahasia dan hanya dapat digunakan oleh Penyelidik dan/atau Penyidik Polri secara proporsional dan relevan dengan memperhatikan keamanan sumber data atau informasi yang diperoleh dalam pengungkapan tindak pidana.


 


Pasal 3


 


Tujuan
dari Peraturan ini sebagai pedoman bagi anggota Polri dalam melakukan
penyadapan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan
pemeriksaan di sidang pengadilan atas suatu tindak pidana, yang sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan.


 


Pasal 4


 


Ruang lingkup peraturan ini meliputi:


a.                  tata cara permintaan penyadapan;


b.                  pelaksanaan operasi penyadapan dan pemantauan;


c.                   hasil penyadapan; dan


d.                  pengawasan dan pengendalian.


 


BAB II


 


TATA CARA PERMINTAAN PENYADAPAN


 


Pasal 5


 


(1)          Kepala
Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri ditunjuk oleh Kapolri
sebagai pejabat yang memberikan izin dimulainya operasi penyadapan.


 


(2)          Penyelidik dan/atau Penyidik Polri mengajukan permintaan untuk dimulainya operasi penyadapan yang diajukan:


a.                  kepada Kabareskrim Polri untuk tingkat Mabes Polri; atau


b.                  melalui Kapolda kepada Kabareskrim Polri untuk tingkat kewilayahan.


 


(3)          Permintaan operasi penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditembuskan kepada Kapolri.


 


(4)          Terhadap permintaan operasi penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kabareskrim  Polri melakukan pertimbangan layak atau tidak layak dilakukannya operasi penyadapan.


 


 


 


(5) Dalam .....


 


(5)          Dalam
hal pertimbangan layak atau tidak layak dilakukan penyadapan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diberitahukan secara tertulis kepada
Penyelidik dan/atau Penyidik paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterima
permintaan penyadapan dengan disertai alasannya.


 


Pasal 6


 


(1)          Dalam
hal pertimbangan penyadapan layak dilaksanakan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (4), Kabareskrim Polri mengajukan permohonan izin
penyadapan kepada Ketua Pengadilan Negeri, tempat dimana operasi
penyadapan akan dilakukan.


 


(2)          Operasi penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapatkan izin Ketua Pengadilan Negeri.


 


Pasal 7


 


(1)               Operasi penyadapan dilaksanakan oleh Pusat Pemantauan (monitoring centre) Polri.


 


(2)               Pusat Pemantauan (monitoring centre) Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) yang ditunjuk oleh Kabareskrim Polri.


 


(3)               Pusat Pemantauan (monitoring centre) Polri
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mendukung pelaksanaan tugas
penyadapan atas permintaan penyelidik dan/atau penyidik.


 


Pasal 8


 


Kalakhar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) bertanggung jawab kepada Kabareskrim Polri.


 


Pasal 9


 


(1)               Pengajuan
permintaan operasi penyadapan oleh penyelidik dan/atau penyidik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), disampaikan secara tertulis
yang memuat:


a.         nomor
laporan Polisi, uraian singkat tindak pidana yang terjadi berikut pasal
yang dipersangkakan, serta penjelasan yang berisi maksud, tujuan, dan
alasan dilaksanakannya operasi penyadapan yang berisi substansi
informasi yang dicari;


b.         nomor
telepon/identitas alat telekomunikasi lainnya serta keterangan singkat
tentang identitas orang yang akan dijadikan target dalam operasi
penyadapan;


c.         periode/waktu
operasi penyadapan dilakukan, dan/atau akan dilakukan sesuai periode
yang diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan


d.         nama, pangkat, Nomor Register Pokok (NRP), jabatan dan kesatuan penyidik yang ditunjuk untuk berhubungan dengan Monitoring Centre Polri, berikut nomor telepon dan/ atau alamat email yang dapat dihubungi.


(2)   Permintaan …..


(2)       Permintaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan surat pernyataan
yang ditandatangani oleh atasan penyidik di bawah sumpah yang isinya
menyatakan orang yang dijadikan target operasi penyadapan berdasarkan
bukti permulaan yang  cukup, patut diduga akan, sedang, dan/atau telah terlibat dalam suatu tindak pidana.


 


Pasal 10


 


(1)               Dalam
keadaan yang sangat perlu dan mendesak, penyidik dapat secara langsung
mengajukan permintaan penyadapan kepada Pusat Pemantauan (Monitoring Centre)
Polri yang tembusannya disampaikan kepada Kabareskrim Polri yang
dilampiri surat pernyataan yang ditandatangani oleh atasan penyidik di
bawah sumpah, yang menyatakan orang yang dijadikan target dalam operasi
penyadapan betul-betul orang yang diduga akan terlibat dalam suatu
tindak pidana.


 


(2)               Dalam
hal operasi penyadapan telah dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ternyata permintaan penyadapan yang diajukan penyelidik
dan/atau penyidik dianggap tidak layak untuk dipenuhi, maka Kalakhar
Pusat Pemantauan (Monitoring Centre) Polri segera menghentikan operasi penyadapan.


 


(3)               Penyelidik
dan/atau penyidik yang permintaannya dianggap tidak layak untuk
dilanjutkan menjadi operasi penyadapan, tidak diperkenankan untuk
mendengar, mengamati, dan mencatat segala bentuk informasi yang
diperoleh dari operasi penyadapan yang telah dijalankan terlebih dahulu.


 


(4)               Dalam
hal izin Ketua Pengadilan belum didapatkan dan operasi penyadapan telah
dilaksanakan, hasil penyadapan hanya dapat didengar oleh penyelidik
dan/atau penyidik yang mengajukan permohonan.


 


Pasal 11


 


Operasi
penyadapan dilakukan dengan masa penyadapan paling lama 30 (tiga puluh)
hari, dan bila informasi yang didapat dianggap belum cukup, penyelidik
dan/atau penyidik dapat mengajukan permintaan baru sesuai kebutuhan
proses penyelidikan dan/atau penyidikan.


 


Pasal 12


 


(1)               Penyelidik
dan/atau penyidik yang mengajukan permohonan untuk dilakukannya operasi
penyadapan bertanggung jawab secara hukum terhadap tindakan penyadapan
yang dilakukan.


 


(2)               Penyelidik
dan/atau penyidik yang diberikan kewenangan untuk mengajukan permintaan
penyadapan, harus memperhatikan prosedur administrasi organisasi.


 


(3)

kirim ke teman | versi cetak | Versi PDF

Berita "Artikel" Lainnya

Login


Username
Password

Register
Forgot Password

Polling

Bagaimana menurut anda kinerja Polri?

 

Pesan Singkat

Support

zulkarnain
Status YM
Lutfi
Status YM

Tags

assessement center polri., assessment center polri., bunuh aku, dewan pers, draf pid, ekonomi rakyat dan ketahanan pangan, eksekusi jaminan fidusia, etos kerja petani dan nelayan mencapai ketahanan pangan, geopolitik indonesia dan wawasan nusantara, geostrategi dan ketahanan nasional, goes sepeda polri, grans strategi polri, hukum dan pembangunan nasional, idiologi dan uud 1945, interpol dan aseanapol, kamus kompetensi assessment center polri., kejahatan korea, kekuatan doa, kempemimpinan nasional, kepemimpinan kontemporer dan ketahanan pangan., kepemimpinan rahmatan lil alamin di lingkungan polri dan ketahanan pangan, kepemimpinan rahmatan lil alamin di lingkungan polri., kepemimpinan rahmatan lil alamin., kepemimpinan visioner dan ketahanan pangan, kesiapan indonesia dibidang ekonomi hadapi asean comunity 2015, ketahanan nasional dan ketahanan pangan, ketahanan pangan., kewaspadaan nasional, kewaspadaan nasional dan ketahanan pangan, konsep perubahan uu polri versi kompolnas, kontribusi teknologi dalam zoning wilayah, kumpulan pantun sekolah, ledakan penduduk dan kewaspadaan nasional., manajemen penyidikan, melindungi pekerja migrant di luar negeri, nilai-nilai pancasila dan ketahanan pangan., operasi kepolisian, paparan bhd sertijab, paparan densus tentang teroris, pelatihan divhumas polri, pembangunan wilayah perbatasan dan ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat petani., pemberdayaan sumberdaya pertanian, penegakan hukum nasional, penegakan supremasi hukum, pengadaan barang/ jasa secara elektronik., pengawasan penyidikan, pengelolaan barang bukti, penyadapan dan pemantauan, peraturan kapolri, perberdayaan sumberdaya kehutanan., perkap 4 tahun 2010, perkap nomor 1 tahun 2010, perkap nomor 2 tahun 2010, perkap nomor 3 tahun 2010, piak di polri, polisi dharfur, quran, rancangan perkap pid, rancangan renstra polri 2015-2019, rezim anti pencucian uang, rezim anti pencucian uang dan pendanaan terorisme, sertijab kapolri, sinergitas aparat pemerintah dan masyarakat, sinergitas tni dan polri bersama badan ketahanan pangan., sistem jaminan sosial nasional dan ketahanan pangan, sistem manajeman nasional dan kemandirian bangsa., sistem manajemen nasional dan ketahanan nasional., sistem mananjemen nasional, strategi penegakan hukum, strategi pengambangan ilpengtek, struktur pid, supremasi hukum dan sukses pemilu 2014, transportasi dan ketahanan pangan., tunjangan kinerja di lingkungan polri, visi misi polri, wasantara dan ketahanan pangan., wawasan nusantara dan ketahanan pangan., zoning wilayah dan ketahanan pangan

Statistik Situs

Visitors :248544 Org
Hits : 573582 hits
Month : 2031 Users
Today : 273 Users
Online : 4 Users