headerphoto

PERKAP TATA CARA PENGELOLAAN BARANG BUKTI

Rabu, 5 Oktober 2011 19:45:46 - oleh : admin

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA


 


NOMOR    10   TAHUN   2010


 


TENTANG


 


 TATA CARA PENGELOLAAN BARANG BUKTI


DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA


 


 


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


 


KEPALA  KEPOLISIAN NEGARA  REPUBLIK  INDONESIA,


 


 
























Menimbang



:



a.        bahwa barang bukti merupakan benda sitaan yang perlu dikelola dengan tertib dalam rangka mendukung proses penyidikan tindak  pidana;


 


b.        bahwa
pengelolaan barang bukti di tingkat penyidikan sampai saat ini masih
belum tertib yang meliputi tata cara penerimaan, penyimpanan,
pengamanan, perawatan, pengeluaran, dan pemusnahannya;


 


c.        bahwa
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf
b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik
Indonesia tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan
Kepolisian Negara Republik Indonesia;


 



Mengingat



:



1.      Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik            Indonesia tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);


                             


2.      Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata  Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;


 



MEMUTUSKAN:


 



Menetapkan



:



PERATURAN
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA
PENGELOLAAN BARANG BUKTI DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA.



BAB I …..


 


BAB  I


 


KETENTUAN UMUM


 


Pasal 1


 


Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:


1.            Kepolisian
Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat
negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban
masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman,
dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan
dalam negeri.


2.            Penyidik adalah pejabat Polri yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.


3.            Penyidikan
adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang
diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) untuk
mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang
tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.


4.            Penyitaan
adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau
menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak,
berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam
penyidikan, penuntutan dan peradilan.


5.            Barang
Bukti adalah benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak
berwujud yang telah dilakukan penyitaan oleh penyidik untuk keperluan
pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di
sidang pengadilan.


6.            Barang
Temuan sebagai barang bukti adalah benda bergerak atau tidak bergerak,
berwujud atau tidak berwujud yang ditinggalkan atau ditemukan masyarakat
atau penyidik karena tersangka belum tertangkap atau melarikan diri dan
dilakukan penyitaan oleh penyidik.


7.            Pengelolaan
Barang Bukti adalah tata cara atau proses penerimaan, penyimpanan,
pengamanan, perawatan, pengeluaran dan pemusnahan benda sitaan dari
ruang atau tempat khusus penyimpanan barang bukti.


8.            Pejabat Pengelola Barang Bukti yang selanjutnya disingkat  PPBB  adalah anggota Polri yang mempunyai tugas dan wewenang  untuk
menerima, menyimpan, mengamankan, merawat, mengeluarkan dan memusnahkan
benda sitaan dari ruang atau tempat khusus penyimpanan barang bukti.


9. Tempat …..


 


9.            Tempat Penyimpanan Barang Bukti adalah ruangan atau tempat khusus yang disiapkan dan ditetapkan berdasarkan surat ketetapan oleh Kepala Satuan Kerja (Kasatker) untuk menyimpan benda-benda sitaan penyidik berdasarkan sifat dan jenisnya yang dikelola oleh PPBB.


 


Pasal 2


 


Tujuan peraturan ini adalah:


a.            sebagai pedoman bagi penyidik dan PPBB untuk mengelola barang bukti dengan tertib di lingkungan Polri; dan


b.            terwujudnya tertib administrasi pengelolaan barang bukti dalam proses penyidikan di lingkungan Polri.


 


Pasal 3


 


Prinsip-prinsip pengelolaan barang bukti dalam peraturan ini meliputi:


a.            legalitas, yaitu setiap pengelolaan barang bukti harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;


b.                            transparan, yaitu pengelolaan barang bukti dilaksanakan secara terbuka;


c.            proporsional, yaitu keterlibatan unsur-unsur dalam pelaksanaan pengelolaan barang bukti harus diarahkan  guna menjamin keamanannya;


d.            akuntabel, yaitu pengelolaan barang bukti dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, terukur, dan jelas; dan


e.            efektif
dan efisien yaitu setiap pengelolaan barang bukti harus dilakukan
dengan mempertimbangkan adanya keseimbangan yang wajar antara hasil
dengan upaya dan sarana yang digunakan.


 


BAB II


 


PENGGOLONGAN BARANG BUKTI


 


Pasal 4


 


Barang bukti dapat digolongkan berdasarkan benda:


a.                                                                            bergerak; dan


b.                                                                            tidak bergerak.


 


Pasal 5 .....


 


 


 


Pasal 5


 


(1)          Benda
bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, merupakan benda
yang dapat dipindahkan dan/atau berpindah dari satu tempat ke tempat
lain.


 


(2)          Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan sifatnya antara lain:


a.      mudah meledak;


b.      mudah menguap;


c.      mudah rusak; dan


d.      mudah terbakar.


 


(3)          Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan wujudnya antara lain:


a.      padat;


b.      cair; dan


c.      gas.


 


(4)          Benda
bergerak selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) juga
termasuk benda yang terlarang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.


 


Pasal 6


 


Benda
tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, merupakan
benda selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, antara lain:


a.            tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya;


b.            kayu tebangan dari hutan dan kayu dari pohon-pohon yang berbatang tinggi selama kayu-kayuan itu belum dipotong;


c.            kapal laut dengan tonase yang ditetapkan dengan ketentuan; dan


d.            pesawat terbang.


 


 


BAB III ....


 


 


 


 


BAB III


 


BARANG TEMUAN SEBAGAI BARANG BUKTI


 


Pasal 7


 


(1)          Barang
temuan diperoleh petugas Polri pada saat melakukan tindakan kepolisian
ataupun ditemukan masyarakat berupa benda dan/atau alat yang ada
kaitannya dengan peristiwa pidana yang terjadi atau ditinggalkan
tersangka karena melarikan diri atau tersangka belum tertangkap.


 


(2)          Barang
temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dijadikan barang bukti
setelah dilakukan penyitaan oleh penyidik karena diduga:


a.            seluruh atau sebagian benda dan/atau alat diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana;


b.            telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana; dan


c.            mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.


 


(3)       Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan  menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana. 


 


                                                                  Pasal 8


 


(1)          Barang  bukti temuan  yang  telah  disita  penyidik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) paling lama 1 x 24 (satu
kali dua puluh empat) jam wajib diserahkan kepada PPBB.


 


(2)          PPBB
yang menerima penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
melakukan pencatatan ke dalam buku register dan disimpan pada tempat
penyimpanan barang bukti.


 


(3)          Dalam
hal barang bukti temuan terdiri atas benda yang dapat lekas rusak atau
membahayakan, sehingga tidak mungkin untuk disimpan, dapat diambil
tindakan sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Pidana.


 


(4)          Dalam
hal barang bukti temuan berupa narkotika jenis tanaman, dalam waktu 1 x
24 (satu kali dua puluh empat) jam wajib dimusnahkan sejak saat
ditemukan, setelah sebagian disisihkan untuk kepentingan penyidikan,
penuntutan, dan pemeriksaan di

kirim ke teman | versi cetak | Versi PDF

Berita "Artikel" Lainnya

Login


Username
Password

Register
Forgot Password

Polling

Bagaimana menurut anda kinerja Polri?

 

Pesan Singkat

Support

zulkarnain
Status YM
Lutfi
Status YM

Tags

assessement center polri., assessment center polri., bunuh aku, dewan pers, draf pid, ekonomi rakyat dan ketahanan pangan, eksekusi jaminan fidusia, etos kerja petani dan nelayan mencapai ketahanan pangan, geopolitik indonesia dan wawasan nusantara, geostrategi dan ketahanan nasional, goes sepeda polri, grans strategi polri, hukum dan pembangunan nasional, idiologi dan uud 1945, interpol dan aseanapol, kamus kompetensi assessment center polri., kejahatan korea, kekuatan doa, kempemimpinan nasional, kepemimpinan kontemporer dan ketahanan pangan., kepemimpinan rahmatan lil alamin di lingkungan polri dan ketahanan pangan, kepemimpinan rahmatan lil alamin di lingkungan polri., kepemimpinan rahmatan lil alamin., kepemimpinan visioner dan ketahanan pangan, kesiapan indonesia dibidang ekonomi hadapi asean comunity 2015, ketahanan nasional dan ketahanan pangan, ketahanan pangan., kewaspadaan nasional, kewaspadaan nasional dan ketahanan pangan, konsep perubahan uu polri versi kompolnas, kontribusi teknologi dalam zoning wilayah, kumpulan pantun sekolah, ledakan penduduk dan kewaspadaan nasional., manajemen penyidikan, melindungi pekerja migrant di luar negeri, nilai-nilai pancasila dan ketahanan pangan., operasi kepolisian, paparan bhd sertijab, paparan densus tentang teroris, pelatihan divhumas polri, pembangunan wilayah perbatasan dan ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat petani., pemberdayaan sumberdaya pertanian, penegakan hukum nasional, penegakan supremasi hukum, pengadaan barang/ jasa secara elektronik., pengawasan penyidikan, pengelolaan barang bukti, penyadapan dan pemantauan, peraturan kapolri, perberdayaan sumberdaya kehutanan., perkap 4 tahun 2010, perkap nomor 1 tahun 2010, perkap nomor 2 tahun 2010, perkap nomor 3 tahun 2010, piak di polri, polisi dharfur, quran, rancangan perkap pid, rancangan renstra polri 2015-2019, rezim anti pencucian uang, rezim anti pencucian uang dan pendanaan terorisme, sertijab kapolri, sinergitas aparat pemerintah dan masyarakat, sinergitas tni dan polri bersama badan ketahanan pangan., sistem jaminan sosial nasional dan ketahanan pangan, sistem manajeman nasional dan kemandirian bangsa., sistem manajemen nasional dan ketahanan nasional., sistem mananjemen nasional, strategi penegakan hukum, strategi pengambangan ilpengtek, struktur pid, supremasi hukum dan sukses pemilu 2014, transportasi dan ketahanan pangan., tunjangan kinerja di lingkungan polri, visi misi polri, wasantara dan ketahanan pangan., wawasan nusantara dan ketahanan pangan., zoning wilayah dan ketahanan pangan

Statistik Situs

Visitors :248591 Org
Hits : 573705 hits
Month : 2052 Users
Today : 251 Users
Online : 3 Users