headerphoto

Diskusi Penyempurnaan Renstra Polri Tahun 2015-2019.

Minggu, 27 April 2014 11:56:47 - oleh : zulu

FGD Penyempurnaan Renstra Polri 2015-2019.


Oleh : Zulkarnain Adinegara.


 


Pada hari Kamis, 24 April 2014 kami mengikuti FGD yang diselenggarakan oleh Srena Polri dengan tema "Penyempurnaan Rancangan Renstra Polri Tahun 2015-2019". 


FGD ini diikuti oleh beberapa Satuan kerja yang ada di lingkungan Mabes Polri dengan menghadirkan tiga orang nara sumber yaitu Prof. Sarlito Wirawan, Prof. Paulus Wirutomo yang sama-sama dari UI dan Bapak Abdul Malik Sadat Idris, S.T., M. Eng dari Bappenas yang saat ini bekerja di Kementerian PU.


Beberapa pendapat kami yang perlu dikemukakan sehubungan dengan konsep atau rancangan Renstra dimaksud sebagai bahan diskusi :


a. Seperti telah dikemukakan oleh para nara sumber bahwa setiap memasuki tahapan Renstra perlu dilakukan pengukuran yang obyektif atas capaian setiap tahapan tersebut. Misalnya sudah sejauhmana trust atau tingkat kepercayaan masyarakat atau para pemangku kepentingan lainnya kepada Polri. Begitu juga sudah sejauh mana tingkat pathnership atau kemitraan yang dilakukan oleh Polri dengan berbagai komponen bangsa, Kementerian/ Lembaga dan masyarakat yang tidak hanya dilihat dari jumlah MoU tetapi juga implementasinya. Sungguhpun misalnya masalah pengukuran tentang tingkat kepercayaan masyarakat sudah agak terlambat (karena Renstra Polri yang I pada tahun 2005-2009), akan tetapi pengukuran ini senantiasa masih sangat diperlukan.


Pengukuran ini direkomendasikan dilakukan tidak hanya oleh Polri tetapi bersama-sama dengan lembaga yang memiliki kapabilitas serta diakui oleh publik.


b. Pada sasaran strategi ke 2 yaitu “Meningkatkan pelayanan  prima dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan mengedepankan upaya pre-emtif dan pre-ventif yang didukung oleh penegakan hukum yang tegas”. Pada indikator kinerja utama-nya disarankan ditambah :


1) Menurunnya baik kualitas dan kuantitas konflik sosial yang berskala nasional maupun kedaerahan yang disebabkan oleh agama, pengelolaan SDA, sengketa perbatasan dan perebutan lahan pertanian.


2) Meningkatnya pananganan dan penyelesaian kasus-kasus konflik soial yang berskala nasional maupun kedaerahan secara hukum sampai di pengadilan maupun secara dispute atau musyawarah dan mufakat.


c. Pada sasaran strategi ke 6, yaitu “Terbangunnya kemitraan dengan masyarakat dan bersinergi polisional inter departemen dan lembaga negara dalam menciptakan keamanan dalam negeri  secara berkelanjutan”. Pada indikator kinerja utama-nya disarankan untuk dimasukkan point tentang “semakin kuatnya hubungan kerjasama Polri dengan aparat penegak hukum lainnya yang ditandai oleh meningkatnya baik kuantitas dan kualitas penyertaan personil Polri seperti di KPK, BNN, BNPT, PPATK, OJK dan instansi penegak hukum lainnya yang memang membutuhkan personil Polri”. Pemasukan point ini harapannya dikemudian hari tidak ada permasalahan sesama antar aparat penegak hukum yang seolah-olah saling berebut pengaruh maupun kewenangan dan memberikan rasa kepastian, keadilan dan kemamfaatan hukum kepada masyarakat.


d. Pada sasaran strategi ke 7, yaitu “Terwujudnya personel Polri yang profesional, bermoral dan modern”. Pada indikator kinerja utama-nya disarankan untuk ditambah :


1) Terbentuknya asas-asas kepemimpinan di lingkungan Polri sebagai upaya penguatan perubahan kultur sebagai bagian dari reformasi birokrasi yang mengarah kepada kultur pelayanan di lingkungan Polri.


2) Adanya kajian ulang terhadap Tribrata sebagai pedoman hidup Polri dan Catur Prasetya sebagai pedoman kerja Polri sekaligus sebagai upaya internalisasi nilai-nilai yang mudah dipahami dan mudah diinternalisasikan menuju personil Polri yang lebih bermoral.


3) Terselenggaranya kajian perubahan atau amandemen atas UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri yang mengarah kepada penguatan institusi Polri baik secara struktur, instumental maupun kultur. Bersamaan dengan hal ini terselenggaranya kajian atau pembahasan dan penyiapan rancangan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Polri seperti RUU KUHAP, RUU KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan tugas-tugas kepolisian seperti mengenai KPK, Kejaksaan, Mahkamah Agung, Advocate atau Penasehat Hukum, Bea Cukai, Perpajakan dan lain-lain yang sifat kajiannya berupa penguatan terhadap institusi Polri atau kewenangan polisionil.


e. Pada sasaran strategi ke 11, yaitu “Meningkatnya penyelesaian dan pengungkapan,  serta terciptanya rasa aman terhadap 4 (empat) jenis kejahatan (kejahatan konvensional, kejahatan terhadap kekayaan negara, kejahatan transnasional dan kejahatan berimplikasi kontinjensi)”. Pada indikator kinerja utama disarankan untuk ditambah :


1) Meningkatnya persentase penanganan kasus-kasus yang berskala besar khususnya yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kekayaan negara seperti korupsi, illegal mining, illegal logging dan illegal fishing. Berskala besar ini khususnya yang menjadi perhatian publik dikarenakan kerugian negara yang cukup besar dan melibatkan pejabat publik seperti Menteri, Gubernur, Bupati dan Wali Kota dapatnya secara profesional diambil alih oleh penyidik Polri.


2) Untuk “target” khususnya indikator kinerja utama hurup b, yaitu “persentase penurunan jumlah tindak pidana”, disarankan jangan terlalu tinggi. Target agar turun 70%, 93,8%, 88,9%, 95,2% dan 95% sangatlah terlalu tinggi dan akan menyulitkan posisi Polri sendiri, apalagi jika dikaitkan dengan semakin tingginya kesenjangan pendapatan antara masyarakat miskin dan yang kaya. Untuk itu disarankan penurunan jumlah tindak pidana ini untuk setiap tahun tidak lebih dari 5% atau sesuai dengan daerah masing-masing


Adapun rancangan Renstra tersebut dapat dilihat disini.


Dan jika ada saran pendapat sebagai upaya penyempurnaan rancangan Renstra Polri 2015-2019 kepada kami tentu dapat dikirim ke email kami zuluadinegara@gmail.com atau zulkarnain@polri.go.id


Semoga Polri hari ke hari semakin baik sesuai harapan masyarakat menuju polisi yang rahmatan lil alamin.


kirim ke teman | versi cetak | Versi PDF

Berita "Artikel" Lainnya

Login


Username
Password

Register
Forgot Password

Polling

Bagaimana menurut anda kinerja Polri?

 

Pesan Singkat

Support

zulkarnain
Status YM
Lutfi
Status YM

Tags

assessement center polri., assessment center polri., bunuh aku, dewan pers, draf pid, ekonomi rakyat dan ketahanan pangan, eksekusi jaminan fidusia, etos kerja petani dan nelayan mencapai ketahanan pangan, geopolitik indonesia dan wawasan nusantara, geostrategi dan ketahanan nasional, goes sepeda polri, grans strategi polri, hukum dan pembangunan nasional, idiologi dan uud 1945, interpol dan aseanapol, kamus kompetensi assessment center polri., kejahatan korea, kekuatan doa, kempemimpinan nasional, kepemimpinan kontemporer dan ketahanan pangan., kepemimpinan rahmatan lil alamin di lingkungan polri dan ketahanan pangan, kepemimpinan rahmatan lil alamin di lingkungan polri., kepemimpinan rahmatan lil alamin., kepemimpinan visioner dan ketahanan pangan, kesiapan indonesia dibidang ekonomi hadapi asean comunity 2015, ketahanan nasional dan ketahanan pangan, ketahanan pangan., kewaspadaan nasional, kewaspadaan nasional dan ketahanan pangan, konsep perubahan uu polri versi kompolnas, kontribusi teknologi dalam zoning wilayah, kumpulan pantun sekolah, ledakan penduduk dan kewaspadaan nasional., manajemen penyidikan, melindungi pekerja migrant di luar negeri, nilai-nilai pancasila dan ketahanan pangan., operasi kepolisian, paparan bhd sertijab, paparan densus tentang teroris, pelatihan divhumas polri, pembangunan wilayah perbatasan dan ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat petani., pemberdayaan sumberdaya pertanian, penegakan hukum nasional, penegakan supremasi hukum, pengadaan barang/ jasa secara elektronik., pengawasan penyidikan, pengelolaan barang bukti, penyadapan dan pemantauan, peraturan kapolri, perberdayaan sumberdaya kehutanan., perkap 4 tahun 2010, perkap nomor 1 tahun 2010, perkap nomor 2 tahun 2010, perkap nomor 3 tahun 2010, piak di polri, polisi dharfur, quran, rancangan perkap pid, rancangan renstra polri 2015-2019, rezim anti pencucian uang, rezim anti pencucian uang dan pendanaan terorisme, sertijab kapolri, sinergitas aparat pemerintah dan masyarakat, sinergitas tni dan polri bersama badan ketahanan pangan., sistem jaminan sosial nasional dan ketahanan pangan, sistem manajeman nasional dan kemandirian bangsa., sistem manajemen nasional dan ketahanan nasional., sistem mananjemen nasional, strategi penegakan hukum, strategi pengambangan ilpengtek, struktur pid, supremasi hukum dan sukses pemilu 2014, transportasi dan ketahanan pangan., tunjangan kinerja di lingkungan polri, visi misi polri, wasantara dan ketahanan pangan., wawasan nusantara dan ketahanan pangan., zoning wilayah dan ketahanan pangan

Statistik Situs

Visitors :227765 Org
Hits : 523600 hits
Month : 1847 Users
Today : 49 Users
Online : 1 Users