headerphoto

GRAND STRATEGI POLRI 2005-2025

Rabu, 5 Oktober 2011 19:48:53 - oleh : admin
GRAND STRATEGI POLRI 2005-2025

Terima kasih untuk pengunjung, karena relatif besar silahkan download di kategori download.

Dibawah ini kami tuliskan kembali sebuah grand strategi Polri, mau kemana Polri ini dibawa setidaknya dari tahun 2005 yang lalu dan sampai pada tahun 2025 yang akan datang. Sungguhpun dalam grand strategi ini tidak diuraikan sejauh mana capaian atau tidak ada alat yang mengukur sudah sejauh manakah capaian dari grand strategi ini, tetapi paling tidak nurani kita bisa melihat bagaimana senyatanya saat ini dengan kehendak yang ingin dicapai dalam grand strategi ini. Seperti misalnya ketika pada tahap pertama tahun 2005-2009 yang lalu, kita berharap Polri sudah memasuki pada tarap terbangunnya kepercayaan masyarakat pada Polri untuk kemudian masuk pada tahap kedua yaitu membangun kemitraan atau pathenership building, kita bisa merasakan, apakah iya kita sudah masuk pada kepercayaan masyarakat, atau sebaliknya sebagai mana bahasa kita jauh api dari panggangnya.

Kami tentu membutuhkan masukan dari berbagai pihak termasuk mungkin dari yang menyususn Grand Strategi ini sendiri, untuk kebaikan polisi kita menuju polisi yang rahmatan lil alamin itu.

GRAND STRATEGI POLRI 2005 – 2025

BAB I

PENGANTAR

 

1.                   Bahwa Pemerintah Negara Republik Indonesia dibentuk untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

 

2.                   Bahwa keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yan adil makmur dan eradap berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Imdonesia tahun 1945.

 

3.                   Bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selaku alat Negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

 

4.                   Bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui penyelenggaraan fungsi kepolisian agar kegiatan pembangunan nasional berjalan efektif, efisien dan bersasaran maka diperlukan perencanaan pembangunan Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Grand Strategi Polri tahun 2005 – 2025.

 

5.                   Grand Srategi dalam rangka memantapkan kemandirian Polri sebagaimana dirumuskan dalam buku biru Polri tentang reformasi Polri, maka melalui rancangan paradigma baru Polri, Polri telah mencanangkan reformasi secara gradual yang meliputi reformasi instrumental, structural dan cultural.

 

6.                   Periode 2005 – 2025 adalah masa waktu yang panjang dan penuh perubahan, akibat Grand Srategi service untuk Polri sewajarnya juga harus merupakan rangkaian strategi yang merespon terhadap kebutuhan public yang berevolusi.

 

7.                   Tiga tahapan dalam kebutuhan public terhadap pelayanan Polri adalah sebagai berikut :

 

a.             Periode 2005 – 2010 Terhadap Trust Building.

                        Masyarakat cenderung lebih mendambakan rasa aman dan rasa keadilan dari pemerintah, peningkatan service quality focus pada kebutuhan tersebut.

 

b.                   Periode 2010 – 2015 Tahap Partnership

Tingkat kepuasan terhadap rasa aman dan keadilan diharapkan semakin baik, tuntutan masyarakat akan melebar pada manajemen rasa aman dan adil yang akuntabel, transparan, open dan patuh rule of law.

 

c.                    Periode 2016 – 2025 Tahap Strive for Excellence

Tahap ini kebutuhan masyarakan akan lebih mengharapkan multi dimensional service quality yang efektif dan efisien ditengah globalisasi kejahatan yang makin canggih.

 

 

 

 

 

BAB II

KONDISI UMUM

 

1.                   Masih banyak factor penyebab masyarakat tidak percaya terhadap polisi  baik individu (oknum), sekelompok (semua polisi), kelembagaan (pemanpilannya) maupun pengelaran institusinya (tidak dapat memberikan rasa aman).

 

2.                   Gambar krisis kepercayaan terhadap Polri, antara lain :

 

a.                   Saat ini banyak masyarakat yang tidak takut melanggar peraturan.

b.                   Masyarakat mengembangkan slogan-slogan yang melecehkan Polisi.

c.                    Masyarakat menganggap kewibawaan Polri hanya pada senjata dan wewenang formalnya.

d.                   Masyarakat yang banyak uang menganggap Polisi tidak ada wibawa sama sekali dan dapat dikendalikan.

e.                    Diera kebebasan pers penyelewengan Polri semakin terbuka dan citra Polri semakin terpuruk.

 

3.                   Pada hakekatnya organisasi Polri adalah sebagai organisasi jasa/pelayanan dan sekaligus sebagai organisasi kekuasaan (power) oleh karenanya dalam pelaksanaan tugasnya harus memenuhi standar hukum, professional dan proporsional meskipun terdapat keterbatasan sumber daya (infrastruktur, personel, matfasjas, anggaran).

 

4.                   Kebijakan reformasi organisasi Polri yang disebut POSTUR KEKUATAN POLRI, yaitu :

 

a.                   Memperkecil Kewenangan Mabes Polri (Desentralisasi)

b.                   Mabes Polri sebagai fasilitator atau pemberdaya Polda, Polres, Polsek agar terjamin kinerjanya sesuai yang diharapkan, dalam bentuk :

1)             Pelaksaaan pusat; berseragam dan tidak berseragam.

2)                   Dukungan auxiliary dalam bidang administrasi (kepegawaian, keuangan).

 

c.                    Polda sebagai satuan induk penuh.

d.                   Polres sebagai Komando Operasional Dasar (KOD)

e.                    Polsek sebagai ujung tombak, mengemban pelayanan dan wewenang diskresi penuh.

 

5.                   sasaran reformasi organisasi, yaitu perlunya memberi pelayanan yang terbaik pada masyarakat dengan memperbesar unit garis terdepan dan memperkecil unit pusat yaitu Mabes Polri (mengandung desentralisasi sesuai dengan tuntutan otonomi daerah).

 

6.                   Dalam rangka Grand Strategi Polri 2005 – 2025, sasaran pembangunan diarahkan sesuai tahap sebagai berikut :

 

a.                   Tahap I Trust Building (2005 – 2010)

Membangun kepercayaan internal Polri dalam grand strategi merupakan factor penting karena merupakan awal dari perubahan menuju pemantapan kepercayaan trust building internal meliputi : kepemimpinan, sumber dana, sdm, orang yang efektif, pilot project yang konsisten di bidang Hi-Tech, kemampuan hukum yang sarpas mendukung Visi Misi Polri.

                  

b.                   Tahap II Partnership Building (2011 – 2015)

                Membangun kerja sama yang erat dengan berbagai pihak yang terkait dengan fungsi kepolisian dalam penegakan hukum, ketertiban serta pelayanan, perlindungan, pengayoman untuk menciptakan rasa aman.

 

 

c.                    Tahap III Service for Exellence (2016 – 2025)

                                Membangun kemampuan pelayanan public yang unggul, mewujudkan good government, best practice polri, profesionalisme SDM. Implementasi teknologi, infrastruktur matfasjas guna membangun kapasitas polri (capacity building) yang kredibel di mata masyarakat nasional, regional dan international.

 

BAB III

POTENSI PEMBANGUNAN DAN FAKTOR STRATEGI

 

1.             Penegakan Keadilan Masyrakat

 

a.                         penegakan keadilan masyarakat atau lebih dikenal dengan sebutan restorative community justice adalah suatu upaya pencegahan kejahatan (bukan  mengutamakan penanggulangan untuk menegakan hukum, keamanan dan ketertiban masyarakat). Pencapaian tujuan utama lembaga polisi tersebut terbukti tidak cukup dengan mengandalkan sistem peradilan criminal (criminal justice system) yang mudah memancing polisi memakai sistem pendekatan represif. Di samping itu, kita menyaksikan kejahatan makin meningkat dalam berbagai bentuk. Diberbagai belahan dunia telah mulai dikembangkan sitem operasi kepolisian dengan penerapan “Penegakan Keadilan Masyarakat” yang menekankan aspek keadilan sebagai motivasi memecahkan masalah kejahatan, pencapaian keamanan dan ketertiban masyarakat, sekaligus menunjang kehidupan demokrasi.

 

b.                         Pendekatan penegakan keadilan ini secara integral mempunyai empat tujuan utama yaitu :

1)                   Menciptakan sistem untuk pencegahan dan penurunan tindak criminal.

2)                   Peneneman nilai dan norma keadilan dan cinta hukum di masyarakat.

3)                   Pencegahan penyebaran tindak kejahatan.

4)                   Partisipasi masyarakat secara luas dalam memelihara ketertiban dan rasa aman.

 

c.                          Keempat tujuan tersebut sebagai suatu proses yang berkesinambungan.

 

d.                         Partisipasi masyarakat merupakan srtategi utama dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungannya dengan mengupayakan pembangunan sistem atau jaringan kebersamaan antara petugas polisi dengan masyarakat.

 

e.                          Implementasi atau proses penegakan keadilan masyarakat dimana polisi berperan aktif untuk mewujudkan dan menjalankan secara lebih efektif maka perlu secara bersama memberdayakan 9 dimensi :

 

1)                   Dimensi pertama mencegah masyarakat maion hakim sendiri.

2)                   Dimensi kedua perlakuan manusiawi terhadap pelaku tindak criminal.

3)                   Dimensi ketiga perhatian edukatif terhadap pelaku kriminal berusia muda.

4)                   Dimensi keempat adalah memperhatikan secara seimbang pelaku kriminal, korban dan keluarganya.

5)                   Dimensi kelima adalah memperlakukan pelaku criminal dengan korban dengan penyelesaian keadilan.

6)                   Dimensi keenam adalah mengurangi penyamarataan hukum (gaya militerristik menghadapi musuh).

7)                   Dimensi ketujuh adalah membangun control social terhadap proses keadilan.

8)                   Dimensi kedelapan adalah membangun kebersamaan sebagai unsur masyarakat.

9)                   Dimensi kesembilan adalah mencari alternative solusi untuk mencegah tindak kejahatan.

 

2.             Pemolisian Masyarakat

 

a.                         Kejahatan dan ketidaktertiban berbagai bentuknya telah meningkat di Indonesia terutama sejak krisis ekonomi dan munculnya gerakan reformasi. Kejahatan dapat digolongkan pada 2 kelompok besar :

1)                   Kejahatan dan ketidak tertiban yang terkait dengan lingkungan pemukiman atau perkampungan atau terkait dengan lokasi tertentu.

 

2)                   Kejahatan dan ketidak tertiban yang terkait dengan pemukiman antara lain demonstrasi yang bermuara pada kekerasan, terorisme, perdagangan manusia lintas Negara.

 

b.                         Booklet peringatan Hari Bhayangkara ke 58 pada tanggal 1 juli 2004 memberi hight 4 macam kejahatan yang marak di Indonesia :

1)                   Kejahatan transnasional antara lain : terorisme, perdagangan narkotika, penyelundupan senjata, pembajakan laut, perdagangan manusia, kejahatan ekonomi internasional.

 

2)                   Kejahatan konvensional.

 

3)                   Kejahatan terhadap kekayaan Negara antara lain korupsi keuangan Negara, illegal logging dan lain-lain.

 

4)                   Kejahatan yang berimplikasi kontijensi antara lain : konflik SARA, unjuk rasa anrkis, GAM, OPM, RMS.

 

c.                          Kejahatan konvensional dan kejahatan kontijensi sangat terkait dengan lokasi pemukiman sedangkan kejahatan transnasional dan kejahatan terhadap kekayaan Negara tidak terkait dengan lingkungan. Masing-masing kejahatan memerlukan penangana yang berbeda :

1)                   Kejahatan yang tak terkait dengan pemukiman (kejahatan transnasional dan terhadap kekayaan negara), menyangkut kejahatan terhadap negara pemerintah dan kepentingan public yang merupakan gejolak makro yang secara tak langsung menimbulkan kekuatiran atau keresahan masyarakat pemukiman.

 

2)                   Kejahatan dan ketidak tertiban yang terkait dengan lokasi langsung mempengaruhi rasa takut dan ketidak amanan anggota masyarakat.

 

3)                   Oleh sebab itu, kinerja polisi terhadap penanggulangan kejahatan dan ketidaktertiban di daerah pemukiman merupakan factor srtategia bagi pembangun citra Polri yang pasitif.

 

4)                   Salah satu srtategi yang dinilai sangat ampuh dalam menangani kejahatan dilingkungan pemukiman adalah Community Policing.

kirim ke teman | versi cetak | Versi PDF

Berita "Artikel" Lainnya

Login


Username
Password

Register
Forgot Password

Polling

Bagaimana menurut anda kinerja Polri?

 

Pesan Singkat

Support

zulkarnain
Status YM
Lutfi
Status YM

Tags

assessement center polri., assessment center polri., bunuh aku, dewan pers, draf pid, ekonomi rakyat dan ketahanan pangan, eksekusi jaminan fidusia, etos kerja petani dan nelayan mencapai ketahanan pangan, geopolitik indonesia dan wawasan nusantara, geostrategi dan ketahanan nasional, goes sepeda polri, grans strategi polri, hukum dan pembangunan nasional, idiologi dan uud 1945, interpol dan aseanapol, kamus kompetensi assessment center polri., kejahatan korea, kekuatan doa, kempemimpinan nasional, kepemimpinan kontemporer dan ketahanan pangan., kepemimpinan rahmatan lil alamin di lingkungan polri dan ketahanan pangan, kepemimpinan rahmatan lil alamin di lingkungan polri., kepemimpinan rahmatan lil alamin., kepemimpinan visioner dan ketahanan pangan, kesiapan indonesia dibidang ekonomi hadapi asean comunity 2015, ketahanan nasional dan ketahanan pangan, ketahanan pangan., kewaspadaan nasional, kewaspadaan nasional dan ketahanan pangan, konsep perubahan uu polri versi kompolnas, kontribusi teknologi dalam zoning wilayah, kumpulan pantun sekolah, ledakan penduduk dan kewaspadaan nasional., melindungi pekerja migrant di luar negeri, nilai-nilai pancasila dan ketahanan pangan., operasi kepolisian, paparan bhd sertijab, paparan densus tentang teroris, pelatihan divhumas polri, pembangunan wilayah perbatasan dan ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat petani., pemberdayaan sumberdaya pertanian, penegakan hukum nasional, penegakan supremasi hukum, pengadaan barang/ jasa secara elektronik., pengelolaan barang bukti, penyadapan dan pemantauan, peraturan kapolri, perberdayaan sumberdaya kehutanan., perkap 4 tahun 2010, perkap nomor 1 tahun 2010, perkap nomor 2 tahun 2010, perkap nomor 3 tahun 2010, piak di polri, polisi dharfur, quran, rancangan perkap pid, rezim anti pencucian uang, rezim anti pencucian uang dan pendanaan terorisme, sertijab kapolri, sinergitas aparat pemerintah dan masyarakat, sinergitas tni dan polri bersama badan ketahanan pangan., sistem jaminan sosial nasional dan ketahanan pangan, sistem manajeman nasional dan kemandirian bangsa., sistem manajemen nasional dan ketahanan nasional., sistem mananjemen nasional, strategi penegakan hukum, strategi pengambangan ilpengtek, struktur pid, supremasi hukum dan sukses pemilu 2014, transportasi dan ketahanan pangan., tunjangan kinerja di lingkungan polri, visi misi polri, wasantara dan ketahanan pangan., wawasan nusantara dan ketahanan pangan., zoning wilayah dan ketahanan pangan

Statistik Situs

Visitors :109411 Org
Hits : 229697 hits
Month : 1376 Users
Today : 54 Users
Online : 3 Users